SURAT IJO DIPANDANG DARI DASAR HUKUM DAN PELAKSANAANNYA
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Salah satu fenomena sistem hukum pertanahan yang berbeda di Surabaya dari daerah-daerah lainnya adalah adanya Surat Ijo. Surat Ijo tidak lain adalah Izin Pemakaian Tanah yang diberikan oleh pemerintah kepada subyek hukum tertentu untuk memakai suatu bidang tanah yang masuk dalam aset pemerintahan. Namun demikian, aset tersebut apakah termasuk ke dalam hak-hak atas tanah, dan apakah peberian izin tersebut juga sejalan dengan jiwa sistem hukum pertanahan Indonesia yang diprakarsai dengan terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria, tulisan ini akan mengulas mengenai permasalahan-permasalahan tersebut. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya dalam mempertimbangkan kembali keabsahan Surat Ijo dan penyelesaiannya
Article Details
References
Parlindungan,A.P. 1994. Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform Bagian II. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
Santoso,Urip.2013. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Bumi Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemberntukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ijin Pemakaian Tanah
Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya