TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT AKIBAT COVID-19

Main Article Content

DALINAMA TELAUMBANUA

Abstract

Covid-19 pandemic more and more infected, especially in Indonesia. Prevention is not only sufficient medically but also must be made in a clear regulation by the central government. One of the regulations that has been made is Presidential Decree No. 11 of 2020 concerning Determination of Corona Virus Disease 2019 Public Health Emergency (Covid-19). This Presidential Decree material is interesting to be examined using normative legal research because it is related to secondary data, especially primary legal materials. Based on the research and the results of the writer's discussion, it can be said that the Presidential Decree related to the determination of public health emergencies due to Covid-19 is not appropriate because the determination and revocation of public health emergencies as stipulated in Article 10 paragraph (4) of Law Number 6 Year 2018 concerning Immigration Health must be regulated in a Government Regulation not regulated in a Presidential Decree. In addition, the contents of a Presidential Decree are usually only concrete, individual and once completed (final). Meanwhile, if what is formed is a regulation such as a Government Regulation, the contents are abstract, generally applicable, and continuously.

Article Details

How to Cite
[1]
D. TELAUMBANUA, “TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT AKIBAT COVID-19”, JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT, vol. 8, no. 2, p. 30, May 2020.
Section
Artikel

References

Ali, Zainuddin. 2011. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
Ibrahim, Johnny. 2015. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Bayu Media Publishing. Jakarta.
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
Telaumbanua, Dalinama. 2020. “Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia.” QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama. vol. 12, no. 1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Bawono, Adi Condro. 24 April 2020. Perbedaan Keputusan dengan Peraturan. https://www.hukumonline.com/klinik/detai l/ulasan/lt4f0281130c750/perbedaankeputusan-dengan-peraturan.
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 25 April 2020. Deduksi. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deduksi.
Hadi, Ilman. 24 April 2020. Perbedaan antara Keputusan Presiden dengan Peraturan Presiden. https://www.hukumonline.com/klinik/detai l/ulasan/lt4ffce5b9240c9/keputusanpresiden/.
Wikipedia. 25 April 2020. Keputusan Presiden (Indonesia). https://id.wikipedia.org/wiki/Keputusan_P residen_(Indonesia).