DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM

Abstract

Perkembangan teknologi semakin masif pada abad ke-21. Perkembangan teknologi seyogyanya dapat membantu dan meningkatkan kinerja suatu individu. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dan mengharuskan dibentuknya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE dibuat untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal dan bertanggung jawab. Materi dalam UU ITE tidak dapat dilepaskan dari persoalan Hak Asasi Manusia karena berbicara kebebasan berekspresi