SOLUSI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS DAN YURIDIS Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Historis dan Yuridis

Main Article Content

Dhimas Rudy Hartanto Widodo . Panji Suwarno Siswo Hadi Sumantri

Abstract

The Covid-19 pandemic which has an impact on various sectors of life in Indonesia. In the course of national development, Indonesia is faced with obstacles in the form of the spread of Covid-19 which is increasing every day. Various efforts have been made by the government to maintain the stability of the life of the nation and state. These efforts were blocked again by the existence of criminal acts of corruption amid the problems of the spread of Covid-19 as a national disaster. Corruption that occurred in the midst of a national disaster made Indonesia added to a recession, making Indonesia have to make a new strategy in maintaining the existence of its country. Corruption in the midst of a pandemic raises various views on the threat of punishment. The pro opinion states that perpetrators of criminal acts of corruption can be sentenced to death. However, the contra opinion states that the death penalty should not be imposed because it violates the rights of citizens and human rights. Eradicating corruption can be carried out with a weighted sentence as a deterrent effect. Another alternative can be done by actualizing the values ​​of Pancasila, defending the state, increasing public legal awareness, emphasizing and increasing the system of checks and balances, and collaboration. This method can be a solution in addition to increasing penalties for the perpetrators of corruption in Indonesia.

Article Details

How to Cite
[1]
D. Hartanto, W. ., P. Suwarno, and S. Sumantri, “SOLUSI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS DAN YURIDIS”, JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT, vol. 9, no. 1, p. 68, Jan. 2021.
Section
Artikel

References

Black, Henry Campbell. (1990). Black’s Law Dictionary. USA: West Publishing
Crowther, Jonathan. (1995). Advanced Learners Dictionary. Oxford
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
Hamzah, Andi. (2007). Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Rajagrafindo Persada
Indrawan, Raden Mas dan Bayu Widiyanto. (2017). Korupsi Sebagai Bagian Dari Perang Proxy: Upaya untuk Memberantas Bahaya Korupsi di Indonesia. Jurnal Pertahanan & Bela Negara. Volume 7, Nomor 1
Kligaard, Reber et al. (2002). Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan daerah Terjemahan Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2020). Peta Sebaran Covid-19. Covid19.go.id dalam https://covid19.go.id/peta-sebaran (Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2020)
Latumaerissa, Denny. 2014. Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Sasi. Volume 20, Nomor 1
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007
Sepdiandoko, Yosephus Ary. 2017. Penanganan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Penanggulangan Bencana Sebagai Upaya Penegakan Hak Masyarakat Ditinjau Dari Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Lex Administratum. Volume 5, Nomor 5
Sudjana, Eggy. (2008). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1944
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi
Utama, Abraham. (2020). Pro-Kontra Ancaman Vonis Mati untuk Terduga Pelaku Korupsi Anggaran Pandemi, Bisakah Pelaku Dijerat Hukuman Mati?. Bbc.com dalam https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55219687 (Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2020)