PERKEMBANGAN KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA DALAM SETIAP MASANYA
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Industri pertahanan memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan Alpahankam untuk mendukung sistem pertahanan negara. Industri pertahanan merupakan industri yang strategis sehingga perlu didukung oleh kebijakan pemerintah agar tercipta industri pertahanan yang mandiri. Tujuan penelitian ini adalah membahas mengenai perkembangan kebijakan industri pertahanan Indonesia dalam setiap masanya. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan sekunder berupa aturan hukum yang berkaitan dengan perkembangan kebijakan industri pertahanan di Indonesia. Negara berperan sebagai cusomer, sponsor dan regulator. Diperlukan affirmacy policy pada industri pertahanan agar terwujudnya industri pertahanan yang optimal. Kondisi industri pertahanan pada setiap masanya dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat pada saat waktu tersebut. sejarah kebijakan industri pertahanan dapat diproyeksikan ke masa depan untuk menadi acuan kebijakan selanjutnya. Industri pertahanan di Indonesia telah berkembang sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkembangan sejarah kebijakan industri pertahanan di Indonesia dimulai pada tahun 1958 sampai dengan 2021. Total kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rentang waktu tersebut adalah sebanyak 18 kebijakan.
Article Details
References
Heidenkamp H, Louth J, Tylor T. 2013. The Defense Industrial Triptych: Government as Customer, Sponsor, and RegulatorI. Royal United Services Institute for Defense and Security.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1967 1967 tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara Kedalam Tiga Bentuk Usaha Negara.
Karim S. 2014. Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1980 tentang Team Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan.
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 Tentan Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Stratgis dan Industri Hankam.
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1989 tentang Badan Pengelola Industri Strategis.
Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1989 tentan Pembentukan Dewa Pembina Industri Strategis.
Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1998 tentang Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara.
Muhaimin R. 30 Mei 2021. TNI Waspada Embargo. http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/18/lxzx8j-tni-tetap-waspadai-embargo.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958 tentang Penempatan Semua Perusahaan Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri.
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT Pal Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia Dan PT Len Industri Dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis.
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Dari Luar Negeri.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Industri Pertahanan.
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan.
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekertariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan.
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak Jangka Panjang.
Sudarwono ET, Setiawan A, Husna YN. 2020. Kebijakan Negara Terkait Perkembangan dan Revitalisasi Industri Pertahanan Indonesia Dari Masa Ke Masa. Jurnal USM Law Review. 3(1): 153-181.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja