PENEGAKAN HUKUM BAGI KORPORASI YANG MENAWARKAN PEMANDU KARAOKE UNTUK PROSTITUSI

Abstract

Korporasi berperan penting dalam pembangunan nasional, namun tidak sedikit korporasi yang melakukan tindak pidana untuk memperoleh suatu keuntungan. Tindak pidana oleh korporasi membawa dampak dan skala yang luas, bahkan memiliki karakteristik yang merusak moral. Tindak pidana mempekerjakan dan menawarkan layanan seksual oleh korporasi yang bergerak dibidang karaoke sudah banyak ditemui, hal ini tentu merusak moral masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi yang mempekerjakan dan menawarkan pemandu karaoke untuk tujuan prostitusi. Metode dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yaitu mengunakan aturan dan prinsip hukum untuk menemukan pemecahan masalah hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan mempekerjakan dan menawarkan pemandu karaoke untuk tujuan prostitusi oleh korporasi yang bergerak pada bidang usaha karaoke telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Oleh karena itu, terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 40 ayat (7) jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.