TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN DISTINASI WISATA TAMAN HIBURAN RAKYAT LOANG BALOQ

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan, tanggungjawab serta penyelesaian perselisihan jika salah satu pihak wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pengelolaan pengelolaan distinasi wisata taman hiburan rakyat Loang Baloq Pok Darwis Tanjung Samudra Kecamatan Sekarbela dan penyelesaian perselisihan jika salah satu pihak wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan pengelolaan distinasi wisata taman hiburan rakyat Loang Baloq. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif empiris. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konsep (Conseptual Approach), Pendekatan Analitis (Analitical Approach), Pendekatan Sosiologis. Hasil penelitian, pertama; kedudukan hukum pemerintah Kota Mataram Cq. Dinas Pariwisata Mataram dalam perjanjian kerjasama pengelolaan destinasi taman hiburan Loang Baloq adalah dalam bertindak pemerintah daerah mempunyai dua ranah hukum yang tentu mempunyai akibat hukum yang berbeda. Dalam hukum administrasi negara dikenal dengan dua kepala (twe patten), pertama aparatur pemerintah mewakili dari jabatannya sehingga harus tunduk pada hukum publik, sementara disaat yang bersamaan pemerintah juga berkedudukan sebagai wakil dari badan hukum sehingga harus tunduk pada hukum privat. Kedua; tanggungjawab para pihak dalam perjanjian kerjasama pengelolaan destinasti taman hiburan rakyat Loang Baloq tidak mengatur secara tegas masalah wanprestasi dan hak dan kewajiban para pihak. Ketiga; penyelesaian perselisihan dilakukan dengan musyawarah mufakat dan jika tidak mencapai kesepakatan perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui jalur pengadilan.