TATA KELOLA OPEN GOVERNMENT DATA PADA DATA DAN INFORMASI PUBLIK STUDI PADA DISKOMINFO KOTA BANDUNG TAHUN 2023
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kehadiran Open Government Data sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam memberikan data dan informasi publik kepada masyarakat. Hal ini yang pada akhirnya mendorong peneliti untuk meneliti penerapan Open Government Data di Pemerintah Kota Bandung, melalui portal Open Data Kota Bandung yang berisikan berbagai data-data yang berkaitan dengan pembangunan pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teori New Open Government oleh Moon (2019) yang menilai perkembangan teknologi yang semakin berkembang, akan menggeser keberadaan Old Open Government. New Open Government mendorong tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah dengan melalui kebijakan kebebasan informasi publik (KIP). Sehingga dalam hal ini, peneliti melakukan analisis melalui 4 dimensi yang tercantum dalam New Open Government oleh Moon (2019) , yaitu Fokus Kebijakan, Sifat Informasi dan Data, Nilai Administratif Utama, dan Peran Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif yang akan membantu peneliti dalam menyajikan data-data baik secara primer maupun sekunder dalam penggambaran yang jelas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya tata kelola data yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui portal Open Data Kota Bandung sudah dilakukan secara maksimal dengan pemanfaatan dan sinergitas dua portal sekaligus yaitu Satu Data Kota Bandung,dan Open Data Kota Bandung. Kelengkapan data yang diberikan sudah dapat dikategorikan lengkap, dengan disajikan dalam topik yang relevan dan sesuai isi dari setiap data.
Article Details
How to Cite
[1]
M. Rizky, N. A. Deliarnoor, and Y. Nuryanto, “TATA KELOLA OPEN GOVERNMENT DATA PADA DATA DAN INFORMASI PUBLIK STUDI PADA DISKOMINFO KOTA BANDUNG TAHUN 2023”, JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT, vol. 13, no. 3, pp. 547-554, Sep. 2025.
Section
Artikel
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
Andhika, L. R. (2017). Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, dan Open Government. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 8(2), 87–102.
Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2023). Kota Bandung dalam Angka: Bandung Municipality in Figure.
Begany, G. M., & Martin, E. G. (2020). Moving towards open government data 2.0 in US health agencies: Engaging data users and promoting use. Information Polity.
Birkinshaw, P. (2006). Freedom of information and openness: Fundamental human rights? Administrative Law Review, 58(1), 177–218.
Booklet Satu Data Indonesia. (2021). Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas.
Budhirianto, S. (2014). PPID dan Transfer Informasi dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat. Jurnal Observasi, 12(1), 41–50.
Deliarnoor, N.A, J. S. (2022). Pelayanan Publik yang Inovatif. Jatinangor: Unpad Press.
Fahmi, Y. (2011). Kebebasan informasi dan demokrasi Indonesia. Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi, 5(1), 75–86.
Fauzan, Muhammad. (2006). Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Yogyakarta: UII Press.
Grimmelikhuijsen, S., John, P., Meijer, A., & Worthy, B. (2018). Do freedom of information laws increase transparency of government?: A Replication of Field Experiment. Journal of Behavioral Public Administration, 1(2), 1–10.
Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Roushandy, A. F., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, Ri. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Pustaka Ilmu.
Indonesia Open Government Partnership National Action Plan 2020–2022.
Indrajit, A. (2022, April 21). Modul Pelatihan Tata Kelola dan Pengembangan Data. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Irfan, B., & Anirwan, A. (2023). Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur. Indonesian Journal of Intellectual Publication, 4(1), 23–31.
Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. Information Systems Management, 29(4), 258–268.
Katharina, R. (2021). Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(2), 1498–1506.
Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Nomor: 46-Diskominfo/III/2023 tentang Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023.
Labolo. (2010). Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rajawali Pers.
Laporan Independen Implementasi Open Government Partnership (OGP) di Indonesia.
Moon, M. J. (2019). Shifting from Old Open Government to New Open Government: Four Critical Dimensions and Case Illustrations. Public Performance & Management Review. https://doi.org/10.1080/15309576.2019.1691024
Ndraha, Taliziduhu. (2003). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 dan 2. Jakarta: Rineka Cipta.
Nurdin, A. H. M. (2018). Menuju pemerintahan terbuka (open government) melalui penerapan e-government. Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan), 1–17.
OECD. (2017). Open Government: The Global Context and The Way Forward. https://www.oecd.org/en/publications/opengovernment_9789264268104-en.html
OGP 2021 Annual Report. (n.d.). Open Government Partnership. https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2022/04/OGP-2021-Annual-Report.pdf
Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. (2021, Oktober 5). Pemerintah Kota Bandung.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018–2023.
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Satu Data Kota Bandung.
Rasyid, Ryass. (2000). Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah. Jakarta: LP3ES.
Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2023–2024.
Rencana Strategis Perubahan Diskominfo 2018–2023. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
Rohman, A., & Larasati, D. C. (2020). Standar pelayanan publik di era transisi New Normal. Reformasi, 10(2), 526138.
Safaria, A. F., Muhtar, E. A., Irawati, I., & Widianingsih, I. (2018). Manajemen inovasi open data dalam layanan informasi publik pada pemerintah kota bandung. Jurnal Administrasi Publik, 9(2).
Safaria, A. F., & Rahmayanti, R. Y. (2023). Implementation of Public Information Disclosure Policies (UU KIP) Policy: Implementation of New Public Governance (NPG) Paradigm? JIPAGS, 7(2), 60–68.
Soekanto, Soerjono. (2002). Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.
Soenarno. (2022, Agustus 9). Tata Kelola Data Pemerintah Berbasis Elektronik.
Stuessy, M. (2022). The OPEN government data act: A primer. Washington, DC: Congressional Research Service.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.
Surbakti, Ramlan. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Syafiie, I. K. (2010). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama.
Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
Thoha, Miftah. (1995). Kepemimpinan Dalam Manajemen: Suatu Pendekatan Perilaku. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Umiyati, H., Anwar, K., Amane, A. P. O., et al. (2023). Tata Kelola Sektor Publik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404
Wicaksono, A., & Haryanto, R. (2021). Meningkatkan Partisipasi Publik melalui Open Government Data: Studi Implementasi di Indonesia. Jurnal Teknologi Informasi dan Kebijakan Publik, 15(2), 55–72.
Widyahartono, B. (1992). Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
Worthy, B. (2010). More open but not more trusted? The effect of the Freedom of Information Act 2000 on the United Kingdom Central Government. Governance, 23(4), 561–582.
Yudan, F. F., & Virgy, M. A. (2021). Implementasi Open Government Data oleh Pemerintah Kota Bandung. Jurnal Transformative, 7(1), 128–153.
Zuiderwijk, A., & Reuver, M. D. (2021). Why open government data initiatives fail to achieve their objectives: Categorizing and prioritizing barriers through a global survey. Transforming Government: People, Process and Policy, 15(4), 377–395.
Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2023). Kota Bandung dalam Angka: Bandung Municipality in Figure.
Begany, G. M., & Martin, E. G. (2020). Moving towards open government data 2.0 in US health agencies: Engaging data users and promoting use. Information Polity.
Birkinshaw, P. (2006). Freedom of information and openness: Fundamental human rights? Administrative Law Review, 58(1), 177–218.
Booklet Satu Data Indonesia. (2021). Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas.
Budhirianto, S. (2014). PPID dan Transfer Informasi dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat. Jurnal Observasi, 12(1), 41–50.
Deliarnoor, N.A, J. S. (2022). Pelayanan Publik yang Inovatif. Jatinangor: Unpad Press.
Fahmi, Y. (2011). Kebebasan informasi dan demokrasi Indonesia. Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi, 5(1), 75–86.
Fauzan, Muhammad. (2006). Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Yogyakarta: UII Press.
Grimmelikhuijsen, S., John, P., Meijer, A., & Worthy, B. (2018). Do freedom of information laws increase transparency of government?: A Replication of Field Experiment. Journal of Behavioral Public Administration, 1(2), 1–10.
Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Roushandy, A. F., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, Ri. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Pustaka Ilmu.
Indonesia Open Government Partnership National Action Plan 2020–2022.
Indrajit, A. (2022, April 21). Modul Pelatihan Tata Kelola dan Pengembangan Data. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Irfan, B., & Anirwan, A. (2023). Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur. Indonesian Journal of Intellectual Publication, 4(1), 23–31.
Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. Information Systems Management, 29(4), 258–268.
Katharina, R. (2021). Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(2), 1498–1506.
Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Nomor: 46-Diskominfo/III/2023 tentang Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023.
Labolo. (2010). Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rajawali Pers.
Laporan Independen Implementasi Open Government Partnership (OGP) di Indonesia.
Moon, M. J. (2019). Shifting from Old Open Government to New Open Government: Four Critical Dimensions and Case Illustrations. Public Performance & Management Review. https://doi.org/10.1080/15309576.2019.1691024
Ndraha, Taliziduhu. (2003). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 dan 2. Jakarta: Rineka Cipta.
Nurdin, A. H. M. (2018). Menuju pemerintahan terbuka (open government) melalui penerapan e-government. Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan), 1–17.
OECD. (2017). Open Government: The Global Context and The Way Forward. https://www.oecd.org/en/publications/opengovernment_9789264268104-en.html
OGP 2021 Annual Report. (n.d.). Open Government Partnership. https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2022/04/OGP-2021-Annual-Report.pdf
Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. (2021, Oktober 5). Pemerintah Kota Bandung.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018–2023.
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Satu Data Kota Bandung.
Rasyid, Ryass. (2000). Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah. Jakarta: LP3ES.
Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2023–2024.
Rencana Strategis Perubahan Diskominfo 2018–2023. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
Rohman, A., & Larasati, D. C. (2020). Standar pelayanan publik di era transisi New Normal. Reformasi, 10(2), 526138.
Safaria, A. F., Muhtar, E. A., Irawati, I., & Widianingsih, I. (2018). Manajemen inovasi open data dalam layanan informasi publik pada pemerintah kota bandung. Jurnal Administrasi Publik, 9(2).
Safaria, A. F., & Rahmayanti, R. Y. (2023). Implementation of Public Information Disclosure Policies (UU KIP) Policy: Implementation of New Public Governance (NPG) Paradigm? JIPAGS, 7(2), 60–68.
Soekanto, Soerjono. (2002). Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.
Soenarno. (2022, Agustus 9). Tata Kelola Data Pemerintah Berbasis Elektronik.
Stuessy, M. (2022). The OPEN government data act: A primer. Washington, DC: Congressional Research Service.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.
Surbakti, Ramlan. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Syafiie, I. K. (2010). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama.
Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
Thoha, Miftah. (1995). Kepemimpinan Dalam Manajemen: Suatu Pendekatan Perilaku. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Umiyati, H., Anwar, K., Amane, A. P. O., et al. (2023). Tata Kelola Sektor Publik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404
Wicaksono, A., & Haryanto, R. (2021). Meningkatkan Partisipasi Publik melalui Open Government Data: Studi Implementasi di Indonesia. Jurnal Teknologi Informasi dan Kebijakan Publik, 15(2), 55–72.
Widyahartono, B. (1992). Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
Worthy, B. (2010). More open but not more trusted? The effect of the Freedom of Information Act 2000 on the United Kingdom Central Government. Governance, 23(4), 561–582.
Yudan, F. F., & Virgy, M. A. (2021). Implementasi Open Government Data oleh Pemerintah Kota Bandung. Jurnal Transformative, 7(1), 128–153.
Zuiderwijk, A., & Reuver, M. D. (2021). Why open government data initiatives fail to achieve their objectives: Categorizing and prioritizing barriers through a global survey. Transforming Government: People, Process and Policy, 15(4), 377–395.