OPTIMALISASI PERAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG IPTEK, RISET DAN INOVASI DI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI MENGGUNAKAN METODE HOWLETT
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Perumusan kebijakan publik di tingkat daerah sering kali menghadapi tantangan kurangnya dasar empiris dalam proses pengambilan keputusan. Untuk menjawab tantangan tersebut, pendekatan Evidence-Informed Policy (EIP) menjadi paradigma baru yang menekankan pentingnya data, hasil riset, dan informasi ilmiah dalam seluruh tahap kebijakan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana jabatan fungsional binaan BRIN yakni Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah (ADI), dan Analis Pemanfaatan Iptek (API) dapat berkontribusi dalam memperkuat siklus kebijakan publik daerah menggunakan kerangka analisis teori siklus kebijakan dari Michael Howlett. Melalui kajian teoritis dan analisis struktur fungsional ASN di daerah, artikel ini memetakan keterkaitan peran antar JF dalam lima tahapan siklus kebijakan: agenda setting, policy formulation, decision-making, policy implementation, dan policy evaluation. Penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi peran JF ilmiah mampu memperkuat ekosistem kebijakan berbasis data dan riset, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan. Artikel ini menyarankan perlunya penguatan kelembagaan dan mekanisme koordinatif antar-JF dan pimpinan daerah agar praktik EIP dapat diimplementasikan secara optimal.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
Dewi, R., & Nugroho, H. (2020). Peran data statistik dalam formulasi kebijakan pendidikan daerah. Jurnal Kebijakan Publik, 7(2), 112–128.
Head, B. W. (2010). Reconsidering evidence-based policy: Key issues and challenges. Policy and Society, 29(2), 77–94.
Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2003). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Oxford University Press.
Howlett, M. (2011). Designing Public Policies: Principles and Instruments. Routledge.
Kementerian PAN-RB. (2022). Pedoman Umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Jakarta: KemenPAN-RB.
Marzuki, A., Suryadi, T., & Permana, R. (2022). Transformasi digital di pemerintah kota: Peran perekayasa dalam pengembangan e-service. Jurnal Inovasi Pemerintahan Daerah, 5(1), 55–72.
Nutley, S., Walter, I., & Davies, H. T. O. (2007). Using Evidence: How Research Can Inform Public Services. Bristol: Policy Press.
Ramadhan, F. (2021). Integrasi riset ke dalam kebijakan pertanian daerah: Studi kasus Jawa Barat. Jurnal Agroekonomi, 19(2), 129–144.
Burns, T., & Schuller, T. (2007). Evidence in education: Linking research and policy. OECD Publishing.
Cash, D. W., Clark, W. C., Alcock, F., Dickson, N. M., Eckley, N., Guston, D. H., ... & Mitchell, R. B. (2003). Knowledge systems for sustainable development. Proceedings of the National Academy of Sciences, 100(14), 8086–8091. https://doi.org/10.1073/pnas.1231332100
Head, B. W. (2010). Reconsidering evidence-based policy: Key issues and challenges. Policy and Society, 29(2), 77–94. https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2010.03.001
Liverani, M., Hawkins, B., & Parkhurst, J. O. (2013). Political and institutional influences on the use of evidence in public health policy. A systematic review. PLoS ONE, 8(10), e77404. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0077404
Owusu, P. A., & Asumadu-Sarkodie, S. (2016). A review of renewable energy sources, sustainability issues and climate change mitigation. Cogent Engineering, 3(1), 1167990. https://doi.org/10.1080/23311916.2016.1167990