DISHARMONI REGULASI INVESTASI DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL ANALISIS ATAS PARADIGMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Abstract

Akselerasi investasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan paradigma dari perizinan konvensional berbasis izin (license-based) menuju perizinan berusaha berbasis risiko (risk-based approach atau RBA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis transformasi tersebut terhadap efektivitas instrumen perlindungan lingkungan hidup serta merumuskan reorientasi hukum dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni regulasi di mana integrasi sistem Online Single Submission (OSS) sering kali menempatkan instrumen lingkungan seperti Amdal sebagai formalitas administratif daripada instrumen pengendali dampak yang substantif. Ketidaksiapan infrastruktur digital dan ketiadaan standar risiko ekoregion yang akurat berpotensi melemahkan kontrol ekologis sejak dini. Kesimpulannya, pembangunan berkelanjutan menuntut harmonisasi regulasi yang menempatkan instrumen lingkungan sebagai pembatas absolut (absolute constraint) dalam kebijakan investasi. Disarankan bagi pembentuk kebijakan untuk memperkuat mekanisme pengawasan pasca-perizinan (post-audit) dan mengintegrasikan partisipasi publik yang bermakna guna menjamin kepastian hukum bagi investor tanpa menegasikan kelestarian lingkungan hidup nasional.