STRATEGI PENINGKTAN PENERIMAAN PBB DI KOTA PEKANBARU DENGAN ANALISIS SWOT

Main Article Content

Arief Rahman Zulkarnaini Zulkarnaini Darwis Darwis

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pekanbaru melalui analisis SWOT. Latar belakang penelitian ini adalah ketidakstabilan realisasi penerimaan PBB periode 2018–2024 yang seringkali tidak mencapai target, dengan potensi gap yang belum tergarap mencapai 61,3% pada tahun 2024. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan 15 responden dari pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru. Hasil analisis matriks IFE menunjukkan total skor 2,91, sedangkan matriks EFE menghasilkan skor 2,99. Berdasarkan koordinat (-0,15; 0,53), posisi organisasi berada pada Kuadran III yang merekomendasikan strategi turn-around (ubah strategi). Strategi utama yang diusulkan adalah Growth and Build melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Langkah konkret meliputi digitalisasi pelayanan, pendataan objek pajak baru, pemanfaatan GIS untuk penyesuaian zona nilai tanah, serta penguatan koordinasi dengan perangkat RT/RW untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Rahman, Z. Zulkarnaini, and D. Darwis, “STRATEGI PENINGKTAN PENERIMAAN PBB DI KOTA PEKANBARU DENGAN ANALISIS SWOT”, JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT, vol. 14, no. 3, pp. 506-512, Sep. 2026.
Section
Artikel

References

Fauzan, M. (2021). Pajak Daerah Berbasis Spasial. Jurnal Tata Kelola.
Fauzi, R. (2020). Pendapatan Asli Daerah. Skripsi. Universitas Brawijaya.
Febriani, R. (2020). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui PBB-P2. Tesis. Universitas Indonesia.
Firmansyah, R. (2021). Analisis kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Skripsi. Universitas Riau.
Fitria, S. (2021). Zona Nilai Tanah dan PBB-P2. Skripsi. Institut Teknologi Bandung.
Fitriani, D. (2023). Optimalisasi Pajak Daerah. Skripsi. Universitas Brawijaya. Hairudin. (2023). Kepatuhan PBB. Skripsi. Universitas Lampung.
Hadi, S. (2015). Metodologi Research. Yogyakarta: Andi.
Hairudin, Rendi, dan Etika Khairina. 2023. Strategi Peningkatan Kinerja Pemerintah Kota Batam: Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Professional, 10(2): 663–670.
Halim, A. (2008). Akuntansi dan Keuangan Pemerintah Daerah. Disertasi. Universitas Indonesia.
Halim, A. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, A. (2018). Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Hanafi, Imam, dan Abdul Sadad. 2022. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Tanjungpinang. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 10(1): 16–26.
Hanafi, M. (2022). Kesadaran Wajib Pajak PBB. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah. Hidayat, M. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak PBB. Skripsi. UIN Suska Riau.
Handayani, R. (2023). Kontribusi PBB terhadap Pembangunan Daerah. Jurnal Kebijakan Publik.
Hapsari, L. N., Imaningsih, N., & Fadil, C. (2025). Strategi peningkatan kepatuhan pembayaran PBB melalui pembentukan satgas di Kecamatan Tandes. PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(1), 265–271. https://doi.org/10.54259/pakmas.v5i1.3914
Hapsari, N. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak PBB. Jurnal Perpajakan Indonesia.
Hardani, dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
Hidayah, L. (2021). Pemetaan Pajak Daerah Berbasis GIS. Jurnal Tata Kelola Pemerintahan.
Hidayat, A. (2020). Kinerja Pajak Daerah. Jurnal Akuntansi Publik.
Hidayat, A. (2022). Kinerja Pajak Daerah. Tesis. Universitas Diponegoro.
Ismail, A., & Supriyadi. (2021). GIS dalam Optimalisasi Pajak Daerah. Jurnal Tata Kelola, 5(2).
Ismail, S. (2022). Pemanfaatan GIS untuk Pajak Daerah. Tesis. Universitas Brawijaya.
Kaho, J. R. (2010). Prospek Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo. Kuncoro, M. (2012). Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal. Jakarta: Salemba Empat.
Kemendagri RI. (2023). Profil Otonomi Daerah.
Kementerian ATR/BPN. (2023). Zona Nilai Tanah.
Kementerian Dalam Negeri RI. (2023). Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah. Kementerian Keuangan RI. (2023). APBD Nasional.
Kementerian Keuangan RI. (2024). Kebijakan Fiskal Daerah.
Khoirunnisa, K., Jaya, T. E., & Hasanah, N. (2025). Strategi penerimaan PBB Kota Jakarta Timur dan kontribusinya terhadap PBB DKI Jakarta. Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, 6(1), 99–113. http://pub.unj.ac.id/journal/index.php/japa
Kuncoro, M. (2007). Ekonomi Regional dan Desentralisasi. Disertasi. UGM. Nugroho, R. (2010). Kebijakan Fiskal Daerah. Disertasi. UI.
Kuncoro, M. (2014). Otonomi Daerah. Jakarta: Erlangga.
Kuncoro, M. (2018). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
Kurniawan, A. (2020). Pajak Daerah dan Kemandirian Fiskal. Jurnal Ekonomi Regional.
Kurniawan, D. (2019). Analisis Spasial Pajak Daerah Berbasis GIS. Tesis. Institut Teknologi Bandung.
Kurniawati, D. (2021). Pajak Daerah dan Kemandirian Fiskal. Jurnal Ekonomi Daerah.
Laila, S. (2023). Pemetaan ZNT dan PBB. Jurnal Agraria Indonesia.
Lestari, D. (2021). Kesadaran Pajak Masyarakat. Jurnal Sosial Ekonomi.
Lestari, D. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak PBB. Skripsi. Universitas Lampung.
Lestari, M. (2022). Kemandirian Fiskal Daerah. Tesis. Universitas Andalas.
Lestari, S. (2022). Optimalisasi Pajak Daerah di Era Digital. Jurnal Perpajakan Indonesia.
Lisnawati. (2018). Analisis Potensi Pajak Daerah. Jurnal Fiskal, 6(1).
Lukman, H. (2020). Strategi peningkatan penerimaan PBB-P2 dalam rangka penguatan fiskal daerah. Tesis. Universitas Indonesia.