KEABSAHAN PERALIHAN HAK MILIK KENDARAAN BERMOTOR TANPA BPKB DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Abstract

Keabsahan peralihan hak milik kendaraan bermotor tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Permasalahan muncul karena dalam praktik masyarakat sering terjadi transaksi jual beli kendaraan hanya berdasarkan penguasaan fisik, sementara secara hukum kepemilikan masih tercatat pada pihak lain. Padahal sistem registrasi kendaraan di Indonesia menempatkan BPKB sebagai bukti legitimasi kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi sengketa, serta kerugian bagi pembeli yang secara faktual menguasai objek tetapi tidak memperoleh hak milik secara yuridis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual fiqh muamalah. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, kitab fiqh, buku, dan jurnal ilmiah, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Analisis difokuskan pada konsep kepemilikan (milk al-tāmm), kemampuan menyerahkan objek (qudrah ‘alā taslīm al-mabī‘), larangan menjual barang yang belum dimiliki, unsur gharar, serta klasifikasi akad seperti bai‘ fudhuli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKB merupakan representasi kepemilikan hukum yang melengkapi penguasaan fisik kendaraan. Tanpa penyerahan BPKB, perpindahan hak milik tidak sempurna karena penjual tidak memiliki kewenangan penuh untuk memindahtangankan objek. Dalam hukum positif, transaksi tersebut tidak memberikan kepastian hak kepada pembeli, sedangkan dalam hukum ekonomi syariah akad dinilai cacat karena mengandung gharar dan ketidakmampuan menyerahkan objek secara sempurna. Status hukumnya dapat menjadi fasid, mauquf, atau bahkan batil tergantung kondisi kepemilikan sebenarnya. Dengan demikian, jual beli kendaraan bermotor tanpa BPKB bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), sehingga tidak memenuhi syarat sah peralihan hak milik baik menurut hukum negara maupun prinsip syariah.