PANCASILA SEBAGAI STAAT FUNDAMENTAL NORM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Abstract

Memahami Pancasila sebagai staatfundamentalnorm dalam rangka pengembangan sistem hukum
nasional, tidak terlepas pada hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri yang dijadikan
sebagai pedoman tata hidup, tata kenegaraan dan tata pemerintahan di Indonesia, sekigus sebagai ideologi
terbuka, menjadi landasan bagi perlindungan hak asasi manusia dan menjadi sumber dari segala sumber
hukum di Indonesia. Persoalannya kemudian adalah bagaimana implementasinya dalam kehidupan berbangsa
dan bernegaa terutama dalam upaya pengembangan sistem hukum nasional? Untuk memberi jawab terhadap
persoalan dimaksud, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan
peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approch), pendekatan
analitis (analitical approach) dan beberapa pandangan para ahli yang dipandang relevan. Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai norma hukum tertinggi yang
dijadikan sebagai instrumen dalam pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengubah Pancasila sebagai dasar negara, berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.